Categories
Featured Filmmaker

Featured Filmmaker: FFD & Alia Damaihati

1. Can you explain what FFD is? What is its story?
FFD, to be exact, is a documentary film festival. But it also serves as a forum. We can say that it is a forum for documentary filmmakers. As you might know, it’s called a documentary community. A documentary film festival held by a documentary forum. And it’s been running for 12 years now, and this year is the 13th.

2. Who is your target audience? What’s the difference between FFD and other film festivals?

Our aims are simple enough. We want to have a meeting point for the creators of films and their audience. In the past 10 years, our experience has been to introduce documentary film as a medium to tell the stories they want to cover.

Why would we be different from others? In my opinion, we are not so different for other film festivals. It’s quite the same everywhere. The essential thing is how to create a place so that two elements can meet, films and the audience. FFD could be different in a sense because each festival has a different character. FFD is positioning itself and chose a character that maybe looks independent with its choices, with not much compromises, especially with things that are against our ideology.

3. How do you respond to
critics?
We treat responses as critiques, and we understand them as things that can develop our festival further. There are many responses that exist, some did change us, not until changing the core programme, but changing how we do many technical things or how we can organize the festival much better to facilitate discussion about content.

4. How about funds? Where do you get your money? Is it by donation?
We never reject any donations, whether it’s a donation from an individual or a government body. For us it’s matter of how they present this donation to us. The kinds of people that give donations and enforce things, and make rules and terms about donations… we can’t accept this. We prefer that these donations can support the programmes running along with other programmes that were already created by FFD. One programme that we would consider already established is the competition, because there are many people that have been supporting this program, and nurturing it. So it’s continuing to exist and run according to the path that’s been made by us.

We also get funds from partnering with others. In terms of donations, it doesn’t necessarily mean money, but how to balance the budgets with collaboration. We want to develop a master class programme, because we think this is something that’s quite important and needs to exist. And better to exist.

5. What do you consider a challenge?
How to encourage filmmakers, beginners especially, in technical, content, and research aspects. That is our dream, and within the festival community itself, how to organize our archives much better. Another challenge is from films that we got from the festival. This matter is really related to how short the festival duration was in terms of days. From 2006, we’ve gotten like 70 films from each festival year. So that 70 multiplied by how many years we’ve done this, we’ll get a great number of films. The festival lasts only a week or five days and it’s not enough to accommodate all the films that came through.

So in a way w
hat we mean by organizing our archives is more about finding a way to show films that couldn’t get screened. It’s an ode for participation. So we’re currently working with other organizations to get these films screened monthly or regularly in their own communities This has been going on in Yogyakarta, Solo, and Magelang. So this program is more like a form of indirect distribution to get audiences to see the films.

6. So what’s the next event we should look out for?
To travel around and screen. We have traveled and organized archives and we’re still wanting to find a way to make these films available online.

 

More on FFD:


If you know of any interesting filmmakers around Asia Pacific that you’d like to see featured on EngageMedia.org, write to us today!

Categories
News

Gerakan Sosial “Barisan Pengingat”

INGAT! INDONESIA SIAPA YANG PUNYA?

Jika rakyat tak lagi punya daulat atas tanah, pangan, kebudayaan, teknologi, keadilan, pengelolaan sumber daya alam, ekonomi, spiritualitas, lalu sebenarnya…. Indonesia punya siapa ? Tak ada jalan lain….Ambil Alih Kekuasaan!

Di jalan-jalan kini kerap bertebaran stiker atau poster bergambar Soeharto dengan kata-kata “Masih penak zamanku toh ?” Teks ini memperlihatkan sebuah kejenuhan terhadap kondisi pasca reformasi dan bisa pula dimaknai kerinduan terhadap “keamanan” di masa pemerintah rezim orde baru. Namun hal yang tidak dapat dipungkiri, bahwa pasca reformasi, bangsa ini masih “jalan di tempat.” Teringat sebuah ungkapan dari seorang teman “Indonesia tidak akan pernah maju jika tak kunjung menyelesaikan pelanggaran kemanusiaannya di masa lalu.” Inilah titik awal jika ingin berjalan menuju sebuah bangsa yang jaya. Hingga kini, kita ketahui bahwa hampir tak ada satupun kasus pelanggaran HAM yang terungkap. Lewat ideologi pembangunan, Orde Baru telah melumuri sejarahnya dengan sederetan kasus-kasus penculikan terhadap seniman, ulama, pendeta, mahasiswa ataupun aktivis pro demokrasi. Sedikitnya tercatat ada 75 kasus pelanggaran HAM yang terjadi sepanjang tahun 1965-1998. Misalnya kasus Kedung Ombo, Cimacan, Talang Sari, pembantaian massal di Timor Leste, DOM Aceh, Wiji Thukul dan lainnya.(1) Dan hingga kini, hampir tak ada yang terungkap, terutama untuk kasus pelanggaran HAM yang melibatkan penguasa negara. Bahkan pasca reformasi, pelanggaran HAM juga terjadi merata di berbagai bidang kehidupan.

Sebuah harapan bahwa lengsernya rezim otoritarian Orde baru akan membangun kehidupan sosial, ekonomi, politik dan budaya yang lebih baik di Indonesia, masih belum dirasakan hingga kini. Rezim telah digantikan oleh korporasi yang mengakibatkan konflik-konflik sumberdaya alam di tingkat akar rumput. Catatan laporan Akhir Tahun KPA disebutkan bahwa pada tahun 2013 angka konflik agraria meningkat 33, 03 persen dari tahun 2012. Luasan konflik agraria yang dicatat KPA pada tahun 2013 telah mencapai angka 1.281.660 Ha, yang berdampak pada 139.874 KK sebagai korban.(2) Kedua, Munculnya berbagai formulasi kebijakan yang ditandai dengan penyingkiran komunitas lokal, seperti petani, masyarakat adat, nelayan tradisional. Bentuk kebijakan ini dapat kita lihat dengan skema Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI), dimana pulau-pulau terluar Jawa dianggap sebagai lokasi ideal untuk menjadi target investasi. Ketiga, Hadirnya kelompok-kelompok yang mengusung nilai-nilai keagamaan tertentu dengan perilaku kekerasaan yang dapat mengancam kehidupan beragam komunitas. Bahkan saat ini, perilaku tersebut digunakan untuk melegitimasi kekerasan korporasi dan negara yang haus akan sumberdaya. Keempat, Ancaman konglomerasi dan kapitalisasi media yang akan membawa dampak penyeragaman wacana gaya baru dan peminggiran kepentingan suara-suara komunitas akar rumput.

3 kali pemilu setelah pasca rezim orde baru menunjukkan bahwa sebuah perubahan yang cepat dan signifikan bagi kedaulatan rakyat masih begitu jauh. Korupsi malah menyebar dan mengakar di berbagai ranah. Pemilu keempat yang akan kita jelang di tahun 2014 ini membawa pertanyaan besar “Siapapun yang berkuasa, dapatkah memberikan jawaban atas segala persoalan yang kita hadapi.” Pemilu 2014 adalah pertaruhan besar bagi bangsa ini. PIKIR sebelum PILIH. Indonesia Siapa yang Punya ?

Barisan Pengingat Yogyakarta mengajak segala lapisan masyarakat untuk kritis dalam memilih wakil rakyat, calon presiden. Simak, apakah mereka terlibat atau memiliki potensi melakukan pelanggaran HAM di masa lalu, kini, atau masa depan, melakukan korupsi, merampas tanah rakyat, dan lain-lain.

TTS SILANG 2014 : Indonesia Siapa yang Punya

16 Maret 2014,

Pukul 10.00-18.00

Pelataran Gedung Societet, Taman Budaya Yogyakarta, Jl. Sri Wedani no. 1 Yogyakarta

(1). Lihat hal. 3

(2). Lihat Laporan Akhir Tahun Catatan Agraria 2013, Konsorsium Pembaharuan Agraria (KPA).